Purbalingga TV, Semarang 3/12/25 | Semarang makin riuh saja gara-gara satu ruas jalan, dan di tengah keribetan itu Dinas Pekerjaan Umum harus turun tangan menjelaskan hal yang sebenarnya cukup sederhana. Mereka menegaskan bahwa perbaikan Jalan Kolonel R. Warsito Soegiarto di Kalipancur sama sekali bukan proyek yang disedot dari APBD Kota Semarang. Tidak ada sepeser pun anggaran daerah yang mengalir ke sana, meski rumor di lapangan sempat berputar seolah pemerintah tengah menggarap proyek baru.

Penjelasan itu dikeluarkan setelah publik mempertanyakan dasar pelaksanaan serta sumber pembiayaan pekerjaan. Menurut keterangan pejabat PU, tidak ada pos anggaran di periode ini yang menyangkut perbaikan ruas tersebut. Pengerjaan di lapangan murni inisiatif PT PMH, yang memilih turun tangan memperbaiki kerusakan jalan demi tanggung jawab sosial dan kondisi lalu lintas yang makin tak nyaman.

“Pekerjaan itu bukan proyek APBD. PT PMH melakukannya secara mandiri sebagai kontribusi bagi lingkungan sekitar,” ujar perwakilan PU yang terdengar seperti orang yang sudah lelah mengulang hal yang sama berkali-kali.

Ruas Jalan Kolonel R. Warsito Soegiarto memang sudah lama menyulitkan warga karena kerusakannya. Mobilitas warga tersendat, keluhan keamanan meningkat, dan semua orang menunggu siapa yang akhirnya peduli. PT PMH kemudian memutuskan melangkah lebih dulu, memperbaiki jalur itu agar kembali layak digunakan.

Meski begitu, suara dari para pemerhati tetap bergema. Mereka mendorong transparansi dan koordinasi, termasuk pemasangan papan informasi dan pengawasan teknis pemerintah agar pekerjaan memenuhi standar konstruksi. Tujuannya bukan mempersulit, melainkan menjaga akuntabilitas publik dan mencegah simpang siur seperti yang terjadi sekarang.

Di sisi lain, warga Kalipancur sebagian besar menerima langkah tersebut dengan senang hati. Perbaikan jalan yang sudah lama dinanti akhirnya terjadi, meski bukan lewat tangan pemerintah. Masyarakat hanya berharap setiap kegiatan pembangunan fasilitas umum, baik oleh pihak swasta maupun pemerintah, tetap dibuka secara jelas dan mengikuti aturan agar tidak menimbulkan pertanyaan baru di kemudian hari.