https://youtu.be/5aN4IikUM4U?feature=shared

Purbalingga, PurbalinggaTV.com — kembali diguncang kritik setelah Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Adi Yuwono, melontarkan penilaian tegas mengenai buruknya pola komunikasi Bupati dengan lembaga mitra kerja. Dalam delapan bulan masa pemerintahan, ia menilai relasi eksekutif dengan DPRD dan Forkopimda berada pada titik paling rendah dan tidak menunjukkan adanya sinyal perbaikan. Adi menyebut kondisi tersebut sebagai “sangat buruk” dan berpotensi mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Adi menilai komunikasi antarlembaga memegang peran penting dalam efektifnya perumusan kebijakan, pengawasan anggaran, serta pelayanan publik. Minimnya koordinasi, menurutnya, dapat memicu kesalahpahaman dan memperlambat pembangunan. Ia menegaskan pernyataan ini sebagai masukan strategis bagi pemerintah daerah dan berharap Bupati memberikan jawaban objektif demi menjaga keseimbangan informasi publik.

Selain masalah komunikasi, Pemkab Purbalingga juga menuai kritik karena mengizinkan sponsor rokok hadir di area publik yang berdekatan dengan tempat ibadah, fasilitas kesehatan, dan institusi pendidikan. Kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan aturan pembatasan promosi produk tembakau serta dianggap abai terhadap upaya perlindungan masyarakat, terutama kelompok rentan.

Pengamat menilai rangkaian sorotan ini menunjukkan lemahnya konsolidasi internal pemerintah daerah. Mereka menyebut hambatan pembangunan sering kali muncul akibat kurangnya keselarasan antar pemangku kepentingan, bukan semata karena faktor anggaran.

Di tengah menguatnya kritik publik, upaya media untuk memperoleh klarifikasi justru tidak membuahkan hasil. Sejak awal proses konfirmasi dilakukan, pertanyaan yang diajukan diarahkan dari Ajudan Bupati, kemudian ke Kepala Bagian Perekonomian, dan akhirnya ke Prokompim. Namun hingga berita ini ditulis, tidak ada satu pun pihak yang memberikan tanggapan resmi, membuat publik tidak memperoleh penjelasan yang diperlukan.

Isu soal komunikasi pemerintahan dan kebijakan sponsor rokok tersebut juga dibahas dalam pertemuan koalisi pengusung dan pendukung pasangan Fahmi–Dimas pada Jumat malam, 14 November 2025, di kediaman Dr. H. Rusdianto SH MH. Forum tersebut menyoroti pentingnya sinkronisasi arah pembangunan dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah.

Kritik DPRD kini menjadi penanda serius bagi Pemkab Purbalingga untuk segera melakukan pembenahan. Pemerintahan yang terbuka, patuh aturan, dan memiliki komunikasi yang solid dinilai menjadi kunci agar pembangunan daerah dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.