PURBALINGGA|Purbalinggatv.com – Gelombang ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Bupati Purbalingga, Fahmi Dimas, semakin membesar. Forum masyarakat yang digelar pada 17 November 2025 di kediaman tokoh masyarakat, Tenny Juliawati, menjadi momentum krusial yang menyuarakan kegelisahan berbagai elemen terhadap arah pembangunan dan tata kelola pemerintahan di kabupaten tersebut.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh representasi lintas partai politik, termasuk PDI Perjuangan, PKB, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, dan NasDem. Selain itu, hadir pula elemen masyarakat sipil seperti Wirapraja Purbalingga, Aliansi Advokat dan Media, tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis, serta pegiat sosial. Kehadiran Ketua DPRD Purbalingga, HR Bambang Irawan, S.H., semakin menegaskan keseriusan situasi yang tengah dihadapi Purbalingga.

Dalam sambutannya, Bambang Irawan tanpa tedeng aling-aling menyatakan bahwa kondisi Purbalingga saat ini “sedang tidak baik-baik saja.” Kritik pedas dilontarkan terkait ketidakhadiran Bupati dalam agenda resmi undangan DPRD, yang dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap lembaga legislatif. Lebih lanjut, Bambang Irawan menyoroti minimnya transparansi dalam penyusunan RAPBD serta buruknya komunikasi antara Bupati dengan sejumlah dinas, yang berpotensi menghambat efektivitas pemerintahan. Ia juga menyoroti adanya dugaan pelanggaran aturan dalam beberapa kebijakan pemerintah daerah.

Kekecewaan juga datang dari partai-partai pengusung pasangan Fahmi-Dimas. Mereka merasa aspirasi dan harapan yang mereka titipkan tidak terealisasi dalam kinerja pemerintahan saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan politik terhadap Bupati mulai terkikis dan berpotensi menciptakan instabilitas politik di Purbalingga.

Abah Slamet Wahidin, tokoh agama yang dihormati di Purbalingga, mengingatkan para pelaku politik untuk kembali fokus pada pembangunan dan kemakmuran daerah. Ia menyoroti adanya kelompok yang membeda-bedakan dalam kepemimpinan Fahmi-Dimas, yang menghambat terciptanya persatuan dan kebersamaan. Abah Slamet Wahidin menekankan bahwa kemakmuran hanya bisa dicapai melalui kebersamaan dan meminta media untuk tetap netral serta menyajikan informasi yang berimbang. Ia menyerukan seluruh elemen masyarakat untuk mengawal kepemimpinan Fahmi-Dimas sesuai harapan memajukan Purbalingga. Namun, ia juga menegaskan bahwa opsi pemakzulan harus dipertimbangkan jika kinerja Bupati tidak mengalami perbaikan signifikan.

Pakar hukum Abdy Warsono, S.H., menyatakan kesiapannya untuk mendampingi proses hukum terkait dugaan pelanggaran dalam kepemimpinan Fahmi-Dimas jika diberikan kuasa. Pernyataan ini memberikan sinyal bahwa ada indikasi pelanggaran hukum yang serius dan dapat berujung pada proses hukum yang lebih lanjut.

Tenny Juliawati, sebagai tuan rumah forum, menyampaikan pernyataan yang tegas dan lugas. Ia menyatakan bahwa jika Bupati Purbalingga tidak dapat menjalankan tugas dengan baik, maka lebih baik mengundurkan diri saja. Pernyataan ini mencerminkan puncak kekecewaan masyarakat terhadap kepemimpinan Fahmi-Dimas.

Forum masyarakat ini ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Romo Kyai Syafi’i, sebagai simbol harapan agar Purbalingga segera keluar dari krisis kepemimpinan dan kembali pada jalur pembangunan yang benar.

Momentum ini menjadi ujian berat bagi Bupati Fahmi Dimas. Ia harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, membangun komunikasi yang efektif dengan seluruh elemen masyarakat, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Jika tidak, opsi pemakzulan yang disuarakan dalam forum masyarakat ini bukan tidak mungkin menjadi kenyataan. Purbalingga membutuhkan pemimpin yang mampu membawa perubahan positif dan mewujudkan kemakmuran bagi seluruh masyarakatnya.